BONE — Organisasi masyarakat Collipujie menyayangkan sikap Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bone yang dinilai gamang dalam memberikan kejelasan terkait perkembangan berkas aduan yang telah disampaikan kepada DPRD Bone.
Ketua Umum Collipujie, Andi Afdhal, didampingi Sekretaris Irfan, mendatangi langsung Kantor DPRD Kabupaten Bone pada Kamis, 27 Agustus 2026 siang.
Kedatangan tersebut untuk mempertanyakan secara langsung perkembangan aduan yang sebelumnya telah dimasukkan ke DPRD.
Menurut Andi Afdhal, pihaknya mendapatkan informasi bahwa berkas aduan tersebut disebut belum sampai ke meja pimpinan. Pernyataan itu kemudian dipertanyakan oleh Collipujie karena sebelumnya pihaknya telah melakukan konfirmasi kepada staf umum dan Kasubag Fasilitas DPRD Bone.
“Katanya berkas belum sampai ke meja pimpinan. Ini kalau orang Bugis bilang, kalasi. Trik seperti ini saja biasanya dilakukan anak SD,” ujar Andi Afdhal.
Ia menegaskan, berdasarkan konfirmasi yang telah dilakukan kepada staf umum dan Kasubag Fasilitas, pihaknya memperoleh informasi bahwa surat tersebut justru akan dibahas dalam rapat pada hari berikutnya.
“Staf umum dan Kasubag Fasilitas sudah kami konfirmasi langsung. Kami diberitahu bahwa surat itu akan dirapatkan besok. Jadi pertanyaannya, apa sebenarnya yang mau disembunyikan lagi?” tegasnya.
Andi Afdhal mengatakan, kedatangan dirinya bersama sekretaris Collipujie bukan untuk membuat kegaduhan di lingkungan DPRD, melainkan memastikan proses pengaduan berjalan secara terbuka dan sesuai mekanisme.
Ia meminta Badan Kehormatan DPRD Bone tidak memberikan kesan seolah-olah persoalan tersebut sengaja diperlambat atau dibuat tidak jelas.
“Kalau memang sudah masuk, katakan sudah masuk. Kalau memang sedang diproses, katakan sedang diproses. Kalau ada kekurangan administrasi, sampaikan secara terbuka. Jangan masyarakat dibuat bertanya-tanya,” katanya.
Menurutnya, Badan Kehormatan DPRD merupakan lembaga yang memiliki fungsi penting dalam menjaga marwah dan etika anggota DPRD. Karena itu, setiap aduan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik semestinya ditangani secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Collipujie juga meminta pimpinan DPRD Bone memastikan tidak ada upaya menghambat proses administrasi maupun pemeriksaan terhadap aduan yang telah disampaikan.
“Kami hanya ingin prosesnya jelas. Jangan sampai publik melihat bahwa ada upaya saling lempar informasi antara pimpinan, BK, dan sekretariat. Kalau semuanya berjalan sesuai aturan, tidak ada alasan untuk gamang,” pungkas Andi Afdhal.
Collipujie menyatakan akan terus mengawal perkembangan aduan tersebut dan meminta agar setiap tahapan penanganannya dapat dijelaskan kepada publik secara terbuka.
