BONE , karebatuju- Ketua Umum Ormas Collipujie, Andi Afdhal Dwi Putra, kembali mempertanyakan komitmen Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bone dalam memproses laporan dugaan pelanggaran etik yang sebelumnya telah diajukan pihaknya terkait Ketua DPRD Bone.
Pertanyaan tersebut mencuat setelah sejumlah kekurangan administratif yang sebelumnya diminta oleh Ketua BK DPRD Bone, Bahtiar Malla, telah dipenuhi oleh Collipujie sekitar sepekan silam. Namun hingga kini, menurut Andi Afdhal, pihaknya belum menerima tanggapan resmi mengenai perkembangan maupun status aduan tersebut.
Andi Afdhal menilai, setelah persyaratan administratif yang dipersoalkan sebelumnya telah dilengkapi, semestinya BK DPRD Bone memberikan kejelasan kepada pihak pelapor mengenai tindak lanjut laporan.
“Mungkin sekarang alasannya lagi reses, ambles, meres atau apalah istilahnya itu kalau ketemu konstituen. Sementara surat kami belum ada tanggapan resmi. Minimal kami meminta surat aduan kami ada jawaban. Jangan digantung lagi,” ujar Andi Afdhal.
Menurutnya, Collipujie tidak sedang memaksakan kesimpulan atas laporan yang telah disampaikan. Pihaknya hanya meminta adanya kepastian proses dan jawaban resmi dari lembaga yang memiliki kewenangan menangani persoalan etik anggota DPRD.
Ia menegaskan, jika laporan tersebut dinilai tidak memenuhi unsur atau tidak dapat ditindaklanjuti, BK DPRD Bone tetap berkewajiban memberikan penjelasan secara resmi kepada pihak pelapor.
“Kalau memang tidak memenuhi unsur, sampaikan. Kalau memenuhi unsur dan harus diproses, silakan diproses. Yang kami persoalkan adalah jangan sampai surat kami kembali dibiarkan tanpa kejelasan,” katanya.
Andi Afdhal juga mengingatkan bahwa lambannya respons terhadap sebuah pengaduan publik dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi DPRD, khususnya BK sebagai perangkat yang dibentuk untuk menjaga kehormatan dan etika lembaga legislatif.
“Kami hanya ingin kepastian. Jangan sampai masyarakat melihat bahwa ketika ada aduan terhadap pejabat, prosesnya bisa menggantung tanpa batas waktu. BK harus menunjukkan bahwa mekanisme etik itu benar-benar berjalan,” tegasnya.
Collipujie, lanjut Andi Afdhal, masih memberikan ruang kepada BK DPRD Bone untuk menjalankan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku. Namun pihaknya meminta agar komunikasi dan proses tersebut tidak berhenti hanya karena persoalan administratif yang sebelumnya telah dinyatakan perlu dilengkapi.
“Kami sudah memenuhi apa yang diminta. Sekarang tinggal BK menunjukkan komitmennya. Jangan kami yang terus bertanya kapan diproses. Minimal berikan jawaban resmi kepada kami,” pungkasnya.
