BONE — Ketua Umum Collipujie, Andi Afdhal Dwi Putra, menilai kunci utama untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang efektif dan efisien adalah keberanian menerapkan penyederhanaan dalam sistem pemerintahan maupun politik nasional.
Menurut Andi Afdhal, penyederhanaan tidak sekadar mengurangi jumlah lembaga, tetapi juga merampingkan simpul-simpul kepentingan politik. Langkah ini dinilai penting agar tata kelola negara lebih mudah dikontrol dan diawasi secara terbuka oleh publik.
Gagasan Ideal: Maksimal Tiga Partai Politik
Salah satu poin krusial yang disuarakan Andi Afdhal adalah perlunya reformasi dan penyederhanaan pada sistem kepartaian. Ia membayangkan Indonesia di masa depan idealnya cukup memiliki maksimal tiga kekuatan politik besar yang mewakili spektrum ideologi utama masyarakat.
“Misalnya cukup ada partai kanan yang berbasis agama, partai tengah yang nasionalis, dan partai kiri yang berbasis sosialisme. Tidak perlu terlalu banyak partai dengan kepentingan yang terfragmentasi,” ujar Andi Afdhal di Bone.
Ia menilai, terlalu banyaknya simpul kepentingan politik berpotensi membikin proses pengambilan kebijakan menjadi rumit dan tidak efisien. Sebaliknya, penyederhanaan kekuatan politik akan memperjelas garis pertanggungjawaban politik di hadapan rakyat.
“Kalau simpul-simpulnya terlalu banyak, kepentingannya juga semakin banyak. Dengan penyederhanaan, simpul-simpul korupsi yang selama ini berkelindan juga diharapkan bisa diurai satu per satu,” tegasnya.
Meski demikian, Andi Afdhal menggarisbawahi bahwa gagasan ini tidak dimaksudkan untuk mengikis nilai-nilai demokrasi atau membatasi kebebasan politik warga negara. Sebaliknya, ini merupakan tawaran wacana untuk membangun sistem yang lebih transparan dan memiliki mekanisme akuntabilitas yang solid.
Usul 7-8 Kementerian Saja untuk Pangkas Beban APBN
Selain sistem kepartaian, Collipujie juga menyoroti struktur kementerian di tingkat pemerintah pusat. Andi Afdhal berpendapat bahwa nomenklatur kementerian yang terlampau banyak berisiko melahirkan struktur birokrasi yang gemuk dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Menurut saya, kementerian juga harus disederhanakan. Tidak perlu terlalu banyak nomenklatur. Dengan tujuh atau delapan kementerian yang benar-benar kuat dan efektif, saya kira banyak urusan pemerintahan bisa dikerjakan dengan lebih sederhana,” jelasnya.
Ia menambahkan, perampingan kementerian harus diimbangi dengan penguatan fungsi, kewenangan yang jelas, target yang terukur, serta evaluasi kerja yang ketat. Bagi Collipujie, indikator keberhasilan negara bukan diukur dari banyaknya jumlah lembaga, melainkan seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Jangan Takut Menyederhanakan Sistem”
Menutup pernyataannya, Andi Afdhal mengajak seluruh elemen publik untuk menjadikan gagasan ini sebagai bahan diskusi bersama demi mengevaluasi kembali arah demokrasi dan tata kelola anggaran Indonesia.
“Negara jangan takut menyederhanakan sesuatu yang memang sudah terlalu rumit. Kita harus berani memangkas yang tidak efektif, memperkuat yang penting, dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada kepentingan rakyat,” ungkapnya.
“Indonesia akan maju kalau kita berani menyederhanakan sistem, bukan memperumitnya. Semakin sederhana struktur, semakin jelas tanggung jawab, semakin mudah diawasi,” pungkas Andi Afdhal.
