Bone, Kareba Tuju – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Bone kembali menjadi keluhan masyarakat. Kondisi tersebut disebut telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir dan kini menjadi pemandangan sehari-hari yang menimbulkan kemacetan di sejumlah titik.
Salah seorang warga, Pandi, kepada tim Kareba Tuju mengungkapkan bahwa antrean kendaraan paling terlihat di SPBU Karella yang berada di Jalan Lappawawoi Karaeng Sigeri. Menurutnya, antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar sering kali memanjang hingga menggunakan bahu jalan, sehingga mengganggu arus lalu lintas dan membuat pengguna jalan lainnya menjadi korban kemacetan.
“Sudah beberapa bulan ini antrean panjang menjadi pemandangan harian, khususnya di SPBU Karella. Kendaraan yang mengantre sampai memakan bahu jalan dan menyebabkan kemacetan,” ujar Pandi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait tata kelola distribusi bahan bakar di Kabupaten Bone. Banyak pihak menilai bahwa persoalan ini tidak semata-mata disebabkan oleh tingginya permintaan, tetapi juga perlu ditelusuri lebih jauh mengenai pola distribusi dan potensi hambatan yang terjadi di lapangan.
Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua Umum III Collipujie, Muhammadia Jamil, menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah serius dan terukur untuk mengurai masalah yang telah berlangsung cukup lama.
Menurut Jamil, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang melibatkan berbagai pihak guna memetakan dan menyelesaikan kompleksitas pengelolaan serta distribusi bahan bakar di Kabupaten Bone.
“Persoalan ini perlu disikapi secara serius oleh pemerintah daerah. Dibutuhkan satgas khusus yang dapat membaca keseluruhan rantai distribusi dan menemukan bottleneck atau titik sumbatan yang menyebabkan antrean panjang masih terus terjadi,” kata Jamil.
Ia menambahkan, evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi perlu dilakukan agar diketahui secara pasti faktor penyebab kelangkaan atau keterlambatan pasokan bahan bakar di lapangan.
Selain itu, Jamil juga mendorong adanya keterlibatan aparat penegak hukum untuk menelusuri berbagai informasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan praktik penimbunan atau penyimpangan distribusi bahan bakar oleh oknum tertentu.
“Jika memang ada indikasi penyimpangan atau praktik yang merugikan masyarakat, maka hal itu harus ditelusuri secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, kondisi antrean panjang masih terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Bone. Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait dapat segera menghadirkan solusi konkret agar distribusi bahan bakar kembali berjalan lancar dan aktivitas warga tidak terus terganggu oleh kemacetan yang ditimbulkan.
