BONE — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi peringatan serius bagi masa depan ekologis Indonesia. Di tengah meluasnya potensi sebaran asap lintas wilayah, Collipujie (Corong Literasi, Pusat Kajian & Edukasi) mengimbau seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan untuk melakukan tobat ekologis: sebuah kesadaran kolektif untuk menghentikan praktik yang merusak alam sekaligus memulihkan hubungan manusia dengan lingkungannya.
Seruan ini bukan semata respons terhadap asap yang mengganggu pernapasan dan aktivitas masyarakat. Lebih jauh, Collipujie memandang karhutla sebagai momentum untuk mengevaluasi cara pembangunan dijalankan, bagaimana lahan dikelola, serta sejauh mana tanggung jawab ekologis benar-benar ditempatkan di atas kepentingan ekonomi jangka pendek.
Data BMKG melalui pemodelan potensi terdampak kabut asap karhutla untuk periode 14–17 Oktober 2026 menunjukkan besarnya ancaman lintas wilayah. Pada simulasi 14 Oktober, sebanyak 294 kabupaten di 29 provinsi tercatat berpotensi terdampak. Untuk 15 Oktober, proyeksi tersebut menunjukkan 256 kabupaten di 26 provinsi.Sementara itu, Kementerian Kehutanan pada 6 Oktober 2026 melaporkan terdeteksinya 1.359 titik panas berkepercayaan tinggi secara nasional berdasarkan pemantauan hingga 5 Oktober pukul 21.15 WIB.
Dari enam provinsi prioritas, Kalimantan Tengah mencatat 569 titik, Sumatera Selatan 142 titik, Kalimantan Barat 69 titik, Kalimantan Selatan 28 titik, Riau 4 titik, dan Jambi nihil. Pemerintah menegaskan bahwa titik panas merupakan indikasi anomali suhu yang masih memerlukan verifikasi lapangan, bukan angka yang otomatis menggambarkan jumlah kejadian kebakaran.
Data tersebut memperlihatkan bahwa karhutla bukan persoalan yang dapat diselesaikan hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran terjadi. Pencegahan, pengawasan pemanfaatan lahan, penegakan hukum, serta pemulihan ekosistem harus menjadi bagian dari agenda bersama.Bagi Collipujie, tobat ekologis berarti mengubah kesadaran menjadi tindakan nyata.
Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dan dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Masyarakat pun perlu menghentikan praktik pembakaran lahan, menjaga kawasan hutan, serta berani melaporkan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.Di sisi lain, pendidikan ekologis harus ditempatkan sebagai kebutuhan mendasar, bukan sekadar pelengkap program pendidikan. Generasi muda perlu memahami bahwa hutan, laut, tanah, dan udara bukan hanya sumber daya ekonomi, melainkan penyangga kehidupan yang menentukan masa depan manusia.
Collipujie menilai, bencana ekologis tidak cukup dijawab dengan pembagian masker, pemadaman api, atau pernyataan keprihatinan yang berulang setiap musim kemarau. Semua langkah darurat itu penting, tetapi tidak boleh menggantikan pembenahan akar persoalan.
“Tobat ekologis bukan sekadar meminta alam kembali pulih, melainkan kesediaan manusia mengubah cara berpikir, cara berproduksi, dan cara memperlakukan kehidupan,” demikian pesan utama seruan Collipujie.
Sebab, ketika hutan terbakar dan udara kehilangan kelayakannya untuk dihirup, yang dipertaruhkan bukan hanya kelestarian alam, melainkan hak setiap manusia untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat.Pada akhirnya, Collipujie mengingatkan bahwa pembangunan yang mengorbankan daya dukung alam sedang mempertaruhkan kehidupan generasi mendatang. Tidak ada kemajuan yang layak dirayakan apabila harga yang harus dibayar adalah rusaknya ekosistem dan terancamnya kesehatan masyarakat.Alam bukan warisan yang bebas dihabiskan, melainkan amanah yang harus dijaga. Indonesia membutuhkan pertobatan ekologis sebelum asap kembali menjadi rutinitas dan kerusakan dianggap sebagai kewajaran.
Tim Redaksi Collipujie
