Rocky Gerung, Sjahrir, dan Salah Kaprah Sosialisme Indonesia

Tajuk Collipujie(Andi Afdhal)

Ada ironi ketika nama Sutan Sjahrir kembali dipanggil ke tengah pertarungan gagasan politik Indonesia. Sjahrir seolah menjadi semacam legitimasi intelektual: siapa yang berbicara tentang sosialisme, demokrasi, dan republik merasa memiliki hak untuk membawa namanya ke dalam perdebatan.

Tetapi justru di situlah masalahnya.

Sjahrir tidak boleh diperas menjadi sekadar slogan sosialisme.

Sutan Sjahrir adalah sosialis, tetapi sosialismenya tidak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, pergulatan dengan nasionalisme, sekaligus kegelisahan terhadap kemungkinan lahirnya kekuasaan baru yang sama represifnya dengan kekuasaan kolonial.

Karena itu, membaca Sjahrir hanya melalui kacamata ekonomi adalah sebuah penyempitan.

Bahkan ketika Rocky Gerung membicarakan sosialisme dalam kaitannya dengan politik Indonesia kontemporer, pertanyaan yang lebih penting sebenarnya bukan sekadar “apakah Indonesia sedang bergerak ke arah sosialisme?”

Pertanyaannya adalah:

Sosialisme untuk siapa? Dengan cara apa? Dan apakah manusia menjadi lebih merdeka setelah negara mengambil peran yang lebih besar?

Inilah titik yang sering hilang dalam perdebatan mengenai Sjahrir.

Sjahrir tidak membayangkan sosialisme sebagai negara yang semakin besar lalu rakyat semakin kecil. Sebaliknya, ia menghendaki demokrasi yang memungkinkan manusia berkembang sebagai subjek.

Dalam pemikiran Sjahrir, kemerdekaan politik tidak selesai ketika penjajah meninggalkan Indonesia. Kemerdekaan harus diteruskan menjadi pembebasan manusia dari kemiskinan, kebodohan, feodalisme dan segala bentuk dominasi.

Karena itu, sosialisme Sjahrir memiliki dimensi moral yang sangat kuat.

Negara bukan tujuan. Negara adalah alat untuk membebaskan manusia.

Di sinilah sosialisme Sjahrir berbeda dari sosialisme yang menjadikan negara sebagai pusat segala sesuatu.

Sjahrir justru memberi perhatian besar terhadap kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, pendidikan, hak politik dan demokrasi. Sosialisme tanpa kebebasan berpotensi melahirkan birokrasi yang mengatasnamakan rakyat tetapi pada akhirnya berbicara atas nama rakyat tanpa pernah benar-benar mendengar rakyat.

Dan sejarah abad ke-20 memberikan cukup banyak pelajaran tentang bahaya tersebut.

Karena itu, ketika nama Sjahrir digunakan untuk membaca politik Indonesia hari ini, jangan hanya mengambil bagian yang nyaman.

Jangan mengambil sosialismenya tetapi meninggalkan demokrasinya.

Jangan mengambil kritiknya terhadap kapitalisme tetapi melupakan kritiknya terhadap kekuasaan.

Jangan mengambil nasionalismenya tetapi menghilangkan humanismenya.

Dan jangan mengambil nama Sjahrir hanya untuk memberikan aura intelektual kepada suatu proyek politik.

Sjahrir terlalu besar untuk dijadikan stempel politik.

Di titik inilah Rocky Gerung layak diuji bukan karena ia berbicara tentang Sjahrir, melainkan justru karena ia sering menjadikan tradisi pemikiran sebagai senjata kritik terhadap kekuasaan.

Jika Sjahrir dipakai sebagai rujukan, maka seluruh konsekuensi pemikirannya harus dibawa sekaligus.

Termasuk konsekuensi yang paling tidak nyaman:

kekuasaan harus dibatasi.

Sosialisme Sjahrir bukan hanya tentang distribusi kekayaan. Ia juga tentang distribusi kekuasaan.

Sebab apa gunanya negara berbicara atas nama rakyat jika rakyat tidak memiliki ruang untuk mengkritik negara?

Apa gunanya kesejahteraan jika kebebasan berpikir dikorbankan?

Apa gunanya pemerataan jika manusia hanya diposisikan sebagai objek kebijakan?

Di sinilah sosialisme Sjahrir sebenarnya jauh lebih radikal daripada sekadar label kiri atau kanan.

Ia menempatkan manusia di pusat perubahan.

Maka perdebatan tentang apakah pemerintahan hari ini sosialis atau tidak sesungguhnya terlalu sederhana. Yang lebih penting adalah menguji kebijakan konkret dengan pertanyaan-pertanyaan Sjahrir: apakah ketimpangan berkurang? Apakah pendidikan menjadi lebih merata? Apakah rakyat memperoleh akses terhadap kesempatan ekonomi? Apakah demokrasi semakin substantif? Apakah kekuasaan semakin dapat diawasi?

Jika jawabannya tidak, maka penggunaan istilah sosialisme menjadi tidak lebih dari kosmetik politik.

Dan apabila Rocky Gerung hendak membawa Sjahrir ke dalam perdebatan politik kontemporer, tantangannya justru ada di sini: jangan hanya mengutip Sjahrir; berdebatlah dengan seluruh Sjahrir.

Sebab Sjahrir tidak memberikan kenyamanan ideologis kepada siapa pun.

Ia tidak dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam kotak kiri, kanan, pemerintah, oposisi, nasionalis, liberal ataupun sosialis dalam pengertian sederhana.

Ia adalah seorang demokrat yang percaya bahwa kemerdekaan politik harus menghasilkan kemerdekaan manusia.

Dan mungkin justru di situlah letak relevansi terbesar Sjahrir untuk Indonesia hari ini.

Bukan untuk menentukan siapa yang paling sosialis.

Bukan untuk menentukan siapa yang paling kiri.

Melainkan untuk mengajukan pertanyaan yang jauh lebih fundamental:

Apakah republik ini benar-benar membuat manusia Indonesia semakin merdeka?

Jika pertanyaan itu tidak pernah dijawab, maka perdebatan tentang sosialisme hanya akan menjadi pertengkaran istilah.

Sjahrir tidak membutuhkan pengkultusan.

Ia membutuhkan pembacaan ulang.

Dan dari pembacaan ulang itulah kita mungkin menemukan bahwa persoalan Indonesia bukan kekurangan ideologi, melainkan terlalu sering menggunakan ideologi tanpa menjalankan etika yang menyertainya.

Sosialisme Sjahrir pada akhirnya bukan sekadar tentang bagaimana kekayaan dibagi, tetapi tentang bagaimana manusia dimuliakan.

Itulah ujian sebenarnya bagi siapa pun yang hari ini membawa nama Sutan Sjahrir ke dalam gelanggang politik Indonesia.