Kebijaksanaan Bugis Melawan Hoaks: Menjaga Akal Sehat di Jantung Kekuasaan.

Kebijaksanaan Bugis Melawan Hoaks: Menjaga Akal Sehat di Jantung Kekuasaan.

Di tengah derasnya arus informasi media sosial, hoaks bukan sekadar persoalan kebohongan. Ia dapat menjadi instrumen untuk memanipulasi persepsi publik, merusak kepercayaan masyarakat, bahkan mengguncang legitimasi pemerintahan daerah dan DPRD.

Terlebih ketika informasi yang belum terverifikasi diarahkan untuk menyerang jantung kekuasaan, batas antara kritik yang sehat dan pembunuhan karakter menjadi semakin kabur.

Dalam situasi demikian, khazanah kebijaksanaan Bugis perlu dihadirkan kembali sebagai fondasi etika bermedia sosial. Bukan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah, melainkan untuk memastikan bahwa kritik tetap berpijak pada kebenaran, kehormatan, dan tanggung jawab moral.

Pertama, Lempu’ sebagai keberanian untuk berkata benar. Dalam pandangan hidup Bugis, kejujuran bukan sekadar tidak berbohong, melainkan kesediaan menempatkan kebenaran di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Informasi yang menyerang pemerintah daerah atau DPRD harus diuji berdasarkan fakta, bukan semata-mata karena menguntungkan lawan politik atau memuaskan kebencian publik. Sebab, kebohongan yang dibungkus kepentingan politik tetaplah kebohongan.Kedua, Ada Tongeng sebagai etika bertutur. Perkataan memiliki konsekuensi sosial. Apa yang ditulis, dibagikan, dan disebarluaskan di media sosial dapat membangun kesadaran, tetapi juga menghancurkan reputasi seseorang.

Karena itu, setiap warga perlu memahami bahwa kebebasan berbicara tidak menghapus tanggung jawab atas kebenaran ucapannya. Jangan menjadikan dugaan sebagai kepastian, apalagi menjadikan kabar yang belum teruji sebagai vonis bagi seseorang atau lembaga.Ketiga, Siri’ sebagai kehormatan yang bertumpu pada integritas. Siri’ tidak semestinya dipahami sebagai alasan untuk melindungi pejabat dari kritik. Justru kehormatan harus menuntut setiap orang, termasuk pemegang kekuasaan, mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Masyarakat berhak mengawasi pemerintah dan DPRD, sementara pejabat berkewajiban menjawab kritik dengan keterbukaan. Kehormatan tidak lahir dari pembungkaman, tetapi dari keberanian menghadapi kebenaran.

Keempat, Mappasitinaja sebagai kepatutan dan proporsionalitas. Dalam menyikapi suatu persoalan, masyarakat perlu menimbang apakah informasi yang disebarkan sesuai dengan fakta, apakah tuduhannya sebanding dengan bukti, dan apakah cara penyampaiannya patut. Kritik yang keras tidak harus menjadi fitnah.keberanian mengungkap dugaan penyimpangan tidak harus berubah menjadi penghakiman tanpa proses pembuktian.

Kelima, Getteng sebagai keteguhan memegang prinsip. Keteguhan bukan berarti membela kelompok sendiri dalam segala keadaan. Getteng menuntut konsistensi,menolak kebohongan meskipun menguntungkan kawan, dan berani menyuarakan kebenaran meskipun merugikan kelompok sendiri. Prinsip ini penting agar media sosial tidak berubah menjadi arena pertarungan fanatisme yang mengorbankan akal sehat.

Bagi pemerintah daerah dan DPRD, kebijaksanaan tersebut juga harus menjadi cermin. Jangan menggunakan dalih hoaks untuk menutup ruang kritik, menghindari transparansi, atau melemahkan pengawasan masyarakat. Tuduhan yang tidak benar harus diluruskan dengan bukti, sedangkan dugaan penyimpangan yang disertai dasar kuat harus diperiksa melalui mekanisme yang sah.

Sebab, demokrasi tidak akan sehat jika masyarakat bebas menyebarkan kebohongan, tetapi juga tidak akan tumbuh jika kekuasaan bebas menentukan kritik mana yang boleh terdengar.Pada akhirnya, kebijaksanaan Bugis mengajarkan bahwa kekuatan seseorang tidak semata-mata terletak pada keberanian berbicara, tetapi juga pada kebijaksanaan menahan diri,bukan hanya pada kemampuan menyerang, melainkan pada kesanggupan membedakan kebenaran dari prasangka.

Collipujie memandang literasi digital sebagai perjuangan menjaga akal sehat publik. Ketika hoaks menyerang jantung kekuasaan, masyarakat tidak boleh kehilangan nalar. Ketika kekuasaan dikritik, pejabat tidak boleh kehilangan kerendahan hati. Dan ketika kebenaran dipertaruhkan, kita tidak boleh menyerahkan penilaian kepada kegaduhan media sosial.

Lempu’ dalam kebenaran, ada tongeng dalam perkataan, siri’ dalam kehormatan, mappasitinaja dalam tindakan, dan getteng dalam prinsip.Itulah kebijaksanaan yang perlu ditanamkan,agar media sosial menjadi ruang pertukaran gagasan, bukan pabrik kebencian.

Collipujie — Menolak Padam. Menjaga Nalar, Merawat Kebenaran.

Opini Lainnya