Karebatuju.com,BONE — Organisasi kemasyarakatan Collipujie mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bone melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan 54 pejabat pada jenjang eselon II, III, dan IV.
Penyegaran tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan sekaligus memastikan roda birokrasi berjalan lebih optimal dalam mendukung agenda pembangunan daerah.
Wakil Ketua Umum I Collipujie, Andi Agung, mengatakan sejumlah posisi strategis yang kini diisi oleh pemimpin baru menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang akhirnya memiliki pejabat definitif setelah cukup lama berada dalam kondisi tanpa pimpinan definitif.
“Dinas Pendidikan memang sangat perlu ada nahkoda di sana, karena sangat strategis dan bisa menjadi salah satu kunci utama pembangunan daerah,” ujar Andi Agung.
Menurutnya, sektor pendidikan tidak hanya berkaitan dengan urusan administratif pemerintahan, tetapi menyentuh langsung masa depan generasi Bone. Karena itu, keberadaan pimpinan definitif di Dinas Pendidikan diharapkan mampu menghadirkan arah kebijakan yang lebih jelas, terukur, dan berkelanjutan.
Andi Agung juga menekankan pentingnya komitmen para pejabat yang baru dilantik, khususnya dalam mengawal agenda pembangunan yang telah dicanangkan Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone H. Andi Akmal Pasluddin.
“Pejabat yang baru diberikan amanah harus mampu menerjemahkan visi dan agenda pembangunan kepala daerah ke dalam kerja nyata. Jangan hanya terjadi pergantian posisi, tetapi harus ada penyegaran cara kerja, inovasi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Ia menilai, bongkar pasang atau rotasi pejabat dalam birokrasi pada dasarnya merupakan hal yang lazim dilakukan pemerintah sebagai bagian dari evaluasi dan penyegaran organisasi. Namun, menurutnya, langkah tersebut akan memiliki makna apabila diikuti dengan peningkatan kinerja dan capaian program.
“Penyegaran birokrasi jangan berhenti pada pergantian orang. Yang paling penting adalah bagaimana setelah pelantikan ini masyarakat merasakan adanya perubahan dalam kualitas pelayanan dan pelaksanaan program pemerintah,” jelasnya.
Lebih jauh, Collipujie memberi perhatian khusus terhadap sektor pendidikan. Menurut Andi Agung, Dinas Pendidikan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab besar, baik dari sisi pelayanan publik maupun pengelolaan anggaran.
Besarnya sumber daya yang dikelola sektor pendidikan, kata dia, harus diikuti dengan tata kelola yang kuat, transparan, serta program yang benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bone.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Karena itu, seluruh program harus dikawal secara serius. Anggaran yang besar harus berbanding lurus dengan kualitas program dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Collipujie berharap momentum pelantikan 54 pejabat tersebut tidak sekadar menjadi agenda pergantian struktur birokrasi, tetapi menjadi titik awal untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan mempercepat realisasi pembangunan Kabupaten Bone.
Bagi Collipujie, birokrasi yang sehat bukan hanya birokrasi yang memiliki struktur lengkap, tetapi birokrasi yang mampu bekerja dengan integritas, kompetensi, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.
