Karebatuju.com,BONE — Organisasi masyarakat Collipujie menyarankan Ketua DPRD Kabupaten Bone, Andi Tenri Walinonong, untuk mengambil langkah bijak dengan menyampaikan permohonan maaf kepada Yuli, staf DPRD Bone yang disebut menjadi korban dalam dugaan insiden penganiayaan di lingkungan kantor DPRD Bone.
Sekretaris Collipujie, Irfan, menilai permintaan maaf merupakan bentuk kebesaran jiwa seorang pemimpin, terlepas dari bagaimana kronologi sebenarnya maupun penyebab terjadinya insiden tersebut.
“Terlepas dari bagaimana kronologi sebenarnya dan apa yang menjadi penyebab terjadinya insiden ini, kami menyarankan Ibu Ketua DPRD Bone mengambil langkah yang bijak dengan meminta maaf kepada Yuli,” ujar Irfan.
Menurutnya, permintaan maaf tidak serta-merta harus dimaknai sebagai pengakuan terhadap seluruh tuduhan atau kronologi yang berkembang. Namun, hal tersebut dapat menjadi bentuk sikap moral seorang pemimpin dalam meredakan persoalan sekaligus menjaga marwah lembaga DPRD Bone.
Irfan menilai seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki keberanian dalam mengambil keputusan, tetapi juga harus memiliki kebesaran hati untuk mengakui apabila terdapat tindakan yang berpotensi melukai atau merugikan orang lain.
“Pemimpin itu bukan hanya tentang jabatan dan kewenangan. Ada keteladanan yang harus ditunjukkan. Kadang-kadang, kata ‘maaf’ justru lebih mulia daripada mempertahankan ego,” katanya.
Ia juga menyinggung nilai-nilai budaya Bugis yang menurutnya sangat menjunjung tinggi marwah, siri’ dan pesse dalam kehidupan sosial.
“Sebagai perempuan Bugis, menjaga marwah bukan berarti harus selalu mempertahankan diri dan tidak boleh mengakui kekeliruan. Justru sikap legowo untuk meminta maaf ketika terjadi persoalan adalah bagian dari kemuliaan. Itulah yang menjadikan manusia dihargai,” tutur Irfan.
Menurutnya, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Karena itu, keberanian untuk meminta maaf seharusnya tidak dipandang sebagai sebuah kelemahan, melainkan sebagai tanda kedewasaan dan kebesaran jiwa.
“Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang membuat seseorang mulia adalah ketika ia mampu menyadari kekeliruannya, merendahkan hati dan berani meminta maaf,” lanjutnya.
Collipujie berharap persoalan antara pimpinan DPRD Bone dan Yuli dapat diselesaikan secara bermartabat dengan tetap menghormati proses hukum maupun mekanisme kelembagaan yang sedang berjalan.
Irfan menegaskan bahwa Collipujie tidak ingin mendahului proses hukum dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun, menurutnya, upaya rekonsiliasi dan sikap saling menghormati tetap penting untuk menjaga keharmonisan di lingkungan DPRD Bone.
“Pada akhirnya, kita tidak sedang mencari siapa yang paling tinggi atau paling kuat. Kita sedang mencari jalan agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Jika meminta maaf dapat menjadi pintu menuju perdamaian, mengapa harus gengsi untuk melakukannya?” pungkas Irfan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian mengenai kapan proses aduan etik terhadap Ketua DPRD Bone tersebut akan mulai diproses oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Bone. Kondisi tersebut menjadi perhatian Collipujie, mengingat laporan atau aduan etik tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan yang terjadi di lingkungan lembaga legislatif daerah.
Sementara itu, Irfan menegaskan bahwa Collipujie tetap menghormati seluruh proses hukum maupun mekanisme kelembagaan yang sedang berjalan. Menurutnya, pihaknya tidak ingin mencampuri kewenangan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk memeriksa serta menilai persoalan tersebut.
“Kami tetap menghormati proses hukum dan mekanisme kelembagaan yang berjalan. Biarkan setiap institusi bekerja sesuai kewenangannya. Yang kami dorong adalah bagaimana persoalan ini dapat diselesaikan secara adil, bermartabat dan tidak menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan,” tutup Irfan.
