BONE, — Lembaga Komunitas Collipujie menyuarakan dorongan mendasar terkait arah pembangunan daerah di Kabupaten Bone yang dinilai masih eksploitatif dan mengabaikan keadilan ekologis. Pembangunan dinilai tidak boleh lagi hanya diukur dari aspek fisik dan angka statistik semata, melainkan harus memperhitungkan keseimbangan alam serta keberlanjutan hidup masyarakat.

Menurut pihak Collipujie, tanda-tanda krisis lingkungan di daerah tersebut sudah kian nyata. Kerusakan lahan, degradasi sumber air, hingga menurunnya daya dukung lingkungan merupakan dampak langsung dari paradigma pembangunan yang menempatkan alam sekadar sebagai objek eksploitasi, bukan subjek yang memiliki hak untuk dilindungi.

“Kita tidak sedang kekurangan proyek, tetapi kekurangan kesadaran ekologis. Pembangunan yang merusak alam pada akhirnya akan merusak kehidupan sosial dan ekonomi itu sendiri,” tegas perwakilan Collipujie.

Menggali Kembali Nilai Ekologis Leluhur Bugis

Collipujie juga menekankan bahwa semangat menjaga lingkungan sejatinya telah lama mengakar dalam sistem nilai leluhur masyarakat Bugis. Kebudayaan lokal memandang manusia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alam, bukan penguasa mutlak atas bumi. Namun, nilai-nilai kearifan lokal tersebut dinilai kian terpinggirkan oleh kebijakan yang berorientasi jangka pendek.

Melalui seruan ini, Collipujie secara khusus mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone untuk segera mengarahkan seluruh regulasi dan kebijakan ke dalam paradigma pembangunan yang berkeadilan ekologis.

Kebijakan masa depan diharapkan memprioritaskan perlindungan alam, melibatkan peran aktif masyarakat, serta memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

“Pembangunan yang adil pada alam adalah syarat mutlak bagi terwujudnya keadilan sosial,” tutup pernyataan tertulis tersebut.